Inspektorat Sulut Wakili KPK Sosialisasikan LHKPN

Dibuka Sekda, Dihadiri Anggota DPRD dan Eselon II

(Arsip releas, 27 Januari 2011) 

INSPEKTORAT Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (27/1/2011), mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), mensosialisasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN), untuk anggota DPRD dan pejabat Eselon II di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Sosialisasi LHKPN ini, di Aulah Kantor Bupati Bolsel dan dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel Drs Hi Gunawan M Lombu SPd.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan ucapan trima kasih atas kehadiran Inspektorat Provinsi di Bolsel, serta meminta perhatian pejabat Eselon II untuk memperhatikan tehnis pengisian LHKPN ini. “LHKPN ini menjadi dasar pejabat dalam mewujudkan God Governance dan Clean Goverment, sehingga dalam menyelenggarahkan pemerintahan terbebas dari Kolusi, Korupasi dan Nepotisme (KKN),” tegas Sekda dihadapan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota DPRD Bolsel.

Inspektorat Provinsi sendiri terdiri dari tiga tim dan satu personil pendamping dipimpin langsung Sekretaris Inspektorat Provinsi, Drs Edwin Kindangen Msi, dan telah berada di Bolsel sejak Kamis (27/1/2011). Sosialisasi yang difasilitasi Pemkab Bolsel melalui Inspektorat Kabupaten Bolsel ini, dihadiri sejumlah anggota DPRD, 23 pejabat Eselon II, juga diikuti sejumlah Kabag di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Bolsel.

Menurut Inspektur Daerah Bolsel, Dra Serly Abdullah, sosialisasi ini meliputi tata cara pengisian form dari KPK dan apa saja kekayaan yang dimasukkan dalam LHKPN termasuk cara penghitungan jumlah kekayaan pejabat. “anggota DPRD dan para pejabat Eselon II ini dibagikan form isian, dan dipandu Inspektorat Provinsi mengenai tata cara pengisiannya,” terang Inspektur Daerah.^{(hendra.dj@bolsel.com)}