Ranperda Pengelolaan Hutan Bakau Dikonsultasi ke Publik

Konsultasi Ranperda pengelolaan hutan bakau (mangrove) di Aula Kantor Bupati Bolsel.

RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Hutan Bakau, Rabu (18/1/2012) kemarin, dilakukan konsultasi publik, di ruang Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), untuk mengakomodir masukan dari masyarakat. Konsultasi publik Ranperda ini, dibuka langsung Asisten  I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Bolsel, Tahlis Galang SIP, mewakili Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu SIP.

Ranperda yang disusun Bagian Hukum Setda Bolsel dan LSM Susclam menurut Kabag Hukum Drs Roy Bara selaku Moderator Konsultasi Publik ini, meliputi ketentuan umum, asas tujuan dan ruang lingkup, wilayah, fungsi dan peran, hak dan kewajiban, pemanfaatan perlindungan dan larangan, serta pengawasan dan ketentuan pidana.  “Konsulasi Publik ini untuk menguji, mencari masukan dan kesesuaian antara rancangan Perda  ini dengan kondisi masyarakat dan aturan berlaku,” ujar Kabag Hukum.

Sementara Asisiten I dalam sambutannya, menegaskan bahwa nantinya Ranperda ini setelah final menjadi Perda akan dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mempertegas pada tatarannya di lapangan, demikian juga Peraturan Desa agar sesuai dan mengatur lebih lengkap hal-hal yang di-Perdakan. “Jadi ini masih akan dilanjuti dengan Perbup dan Perdes, sehingga diharapkan mendapatkan sebuah produk undang undang yang komprehensif”, pungkas Asisten I.

Konsultasi Publik Ranperda ini selain dari Pemkab Bolsel juga dimotori LSM Susclame, dimana menurut Keta Pokja Susclame, Sugeng, bahwa Ranperda ini sangat penting jika tidak diatur maka akan berdampak pada eksploitasi besar-besaran terhadap Hutan Bakau. “Jika dieksploitasi maka yang akan rugi masyarakat, karena Bakau tempat bertelur ikan, melindungi satwa, abrasi dan hantaman ombak," tegas LSM Susclame mengingatkan.(hendra.dj@bolsel.com)